Jabaran.id — Direktorat Jenderal Imigrasi resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu mulai 10 April 2026. Kebijakan ini dipastikan tidak akan mengganggu layanan keimigrasian kepada masyarakat.
Langkah tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 serta Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 terkait pelaksanaan tugas kedinasan ASN di instansi pemerintah.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai yang menjalankan fungsi dukungan manajemen dan administratif. Sementara itu, petugas layanan publik tetap bekerja seperti biasa.
“Kami memastikan operasional layanan keimigrasian tetap berjalan normal. Petugas layanan dan pengawasan tetap bertugas di kantor,” ujar Hendarsam.
Adapun ASN yang tetap bekerja di lapangan mencakup petugas di kantor imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, pos lintas batas negara, hingga unit intelijen dan pengawasan.
Penerapan WFH ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Untuk menjaga kinerja tetap optimal, Ditjen Imigrasi menerapkan pengawasan ketat terhadap pegawai yang bekerja dari rumah. Setiap atasan diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
Hendarsam menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun akibat kebijakan ini. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan di daerah untuk melakukan pemantauan langsung.
“Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Layanan harus tetap cepat, transparan, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap transformasi pola kerja ASN dapat berjalan seimbang antara efisiensi operasional dan pelayanan publik yang prima.
