Jabaran.id – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir Pasar Cisalak, Kota Depok, saat ini dipastikan nol persen akibat kebijakan parkir gratis selama masa transisi pengalihan pengelolaan dari pihak ketiga ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok yang dilimpahkan ke warga lokal.
Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar Raya, Meydiyan Zahedy, mengonfirmasi bahwa penghentian kerja sama dengan pihak ketiga membuat seluruh kewenangan perparkiran berpindah ke Dishub, yang kini sedang melakukan uji petik untuk mengukur kembali potensi penerimaannya.
“Saat ini kalau dibebaskan berarti dinolkan dulu untuk sementara,” ujar Meydiyan usai Koordinasi Kewilayahan Penataan Pasar Cisalak di Aula Kantor Kecamatan Cimanggis, Depok, Selasa, 3 November 2026.
Karena itu, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai besaran potensi pendapatan yang belum tergarap maupun skema pengelolaan selanjutnya.
Meydiyan menjelaskan, Pemkot Depok tengah melakukan uji petik untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan dari sektor parkir. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses peralihan pengelolaan setelah kerja sama dengan pihak ketiga dihentikan.
“Berkenaan dengan parkir, saya tidak bisa menjawab panjang lebar. Karena ini transisi pengelolaan dari pihak ketiga dan kewenangan perparkiran ada di Dishub, pemerintah melakukan uji petik untuk mengetahui seberapa besar potensinya,” ujarnya.
Ia berharap proses penataan tidak berlangsung terlalu lama sehingga pengelolaan parkir dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap PAD.
Meydiyan juga membuka peluang penerapan pola pengelolaan yang menggabungkan peran pemerintah dengan keterlibatan masyarakat sekitar. Menurutnya, karakteristik Pasar Cisalak membutuhkan pendekatan khusus agar kepentingan pemerintah dan warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir tetap terakomodasi.
“Pasar Cisalak ini agak unik. Bisa saja tetap dikelola pemerintah, tetapi melibatkan warga sekitar. Jadi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perparkiran tidak kehilangan penghasilan, sementara pemerintah juga tidak kehilangan pendapatan,” tuturnya.
Ia menilai, dua pola pengelolaan yang pernah diterapkan, baik secara mandiri oleh pemerintah maupun melalui pihak ketiga, perlu menjadi bahan evaluasi. Skema baru diharapkan mampu mengatasi persoalan pengelolaan parkir sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Di sisi lain, Meydiyan menegaskan bahwa sumber retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) berbeda dengan pendapatan parkir. Pada Pasar Cisalak, terdapat dua objek retribusi utama, yakni penyediaan tempat usaha berupa kios dan los serta pelayanan kebersihan dan persampahan.
Sementara itu, penerimaan dari parkir sebelumnya menjadi bagian dari pengelolaan yang ditangani pihak ketiga dan kini berada dalam penugasan Dishub. Dengan demikian, belum optimalnya pengelolaan parkir menjadi persoalan tersendiri dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah.
Terkait pendapatan pasar, Median menyebut realisasi PAD saat ini baru mencapai sekitar 75 persen dari target yang ditetapkan. Target penerimaan Pasar Cisalak mendekati Rp3 miliar. Namun, apabila seluruh potensi pasar dapat dioptimalkan, nilai pendapatan yang berpeluang dicapai diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar.
“Kalau target Pasar Cisalak itu hampir Rp3 miliar. Tapi kalau seluruh potensi Pasar Cisalak terpenuhi, nilainya bisa lebih kurang Rp6,5 miliar,” jelasnya.
Di tengah upaya meningkatkan penerimaan tersebut, Pemkot Depok juga tengah membenahi tata kelola dan penataan kawasan pasar. Meydiyan menyebut Wali Kota Depok menginginkan adanya pembaruan citra Pasar Cisalak melalui konsep penataan dan rebranding agar aktivitas perdagangan semakin tertib dan nyaman.
Disdagin, lanjutnya, telah melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait penataan pasar sejak 30 Oktober. Sejumlah persoalan teknis, mulai dari jalur, akses jalan hingga penempatan pedagang, turut menjadi perhatian dalam proses tersebut.
Saat ini, Pasar Cisalak masih memiliki kapasitas untuk menampung pedagang. Di lantai basement tersedia tiga kios kosong, 47 los, dan 18 lemprakan. Sementara di lantai satu terdapat 34 unit tempat usaha.
Meydiyan menegaskan, pihaknya berkomitmen menyediakan ruang usaha bagi para pedagang sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap kondusif. Menurutnya, pembenahan pasar dan pengelolaan parkir harus berjalan beriringan agar potensi ekonomi kawasan tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
“Kalau kami diminta bantuan, tentu akan kami sampaikan masukan-masukan yang positif dan membangun. Semua demi kondusivitas pasar. Kalau pasar kondusif, insyaallah tetap ramai,” pungkas Meydiyan.
