Jabaran.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang alasan pemerintah terus mengimpor beras dari sejumlah negara. Menurut Presiden, Indonesia saat ini mengalami kekurangan ketersediaan beras jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 280 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan impor beras sebesar kurang dari 5 persen dari kebutuhan nasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dalam pidatonya di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), Jokowi menjelaskan bahwa impor beras dilakukan dari beberapa negara tetangga di Asia, seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Pakistan.
“Kita harus impor dari Vietnam, Thailand, Kamboja, Pakistan. Karena penduduk kita sekarang 280 juta orang, semuanya butuh beras. Ini tidak mudah,” ujar Jokowi, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.
Tantangan Menjaga Kestabilan Harga Beras
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras di pasar. Ia mengakui bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen bukanlah tugas yang mudah. Jika harga beras tinggi, masyarakat akan protes, namun petani akan senang karena mereka mendapatkan harga yang baik untuk hasil panennya. Sebaliknya, jika harga ditekan dengan meningkatkan volume impor, hal ini bisa merugikan petani.
“Terkadang pemerintah berada di posisi yang sulit untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat senang, tetapi petani juga senang. Jika saya pergi ke pasar, saya sering mendengar keluhan ‘Pak, ini beras naik gimana?’ Tetapi jika saya ke desa dan bertemu petani, mereka bilang ‘Pak, terima kasih harga gabah sangat bagus’,” papar Jokowi.
Presiden juga menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk membuat kedua pihak, baik petani maupun konsumen, merasa puas dengan kebijakan yang diambil.
“Kita harus ingat, ini tidak gampang bagi pemerintah untuk membuat petani senang dan ibu-ibu juga senang,” ujarnya.
Bansos Beras dan Rencana Ke Depan
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyinggung soal program bantuan sosial (bansos) beras sebesar 10 kilogram yang akan diteruskan penyalurannya hingga Juni 2024. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah tantangan ekonomi yang ada. Selain itu, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi, bansos beras direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2024.
“Ini salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Maka dari itu, bansos 10 kilogram kita berikan ke masyarakat,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kebijakan impor beras dan distribusi bansos ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan harga beras yang terjangkau dan kesejahteraan petani dalam mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka. (*)
