Jabaran.id – Dalam rangka menyempurnakan proses pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkenalkan inisiatif bernama “Kurikulum Merdeka”. Zulfikri, Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran di Kemendikbudristek, menyoroti perkembangan implementasi kebijakan tersebut di seluruh Indonesia.
Menurut Zulfikri, sekitar 80 persen institusi pendidikan di Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Keberhasilan ini menandai suatu kemajuan besar dalam upaya kita memperbarui sistem pendidikan di tanah air,” ucapnya.
Namun, masih ada sekitar 20 persen satuan pendidikan yang belum mengadopsi kurikulum baru ini. Zulfikri menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan beberapa institusi membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan menerapkannya dengan benar.
Dari segi jenjang pendidikan, SMA dan SMK mendominasi implementasi Kurikulum Merdeka dengan angka lebih dari 90 persen. Sementara itu, implementasi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tertinggal.
“Salah satu alasan kurangnya adopsi di PAUD adalah kurangnya sosialisasi serta proses penyesuaian dengan kebijakan baru,” terang Zulfikri.
Dalam hal penerapan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menekankan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki kebebasan. Pemerintah pusat tidak memaksa, melainkan mengajak institusi pendidikan untuk memahami dan memilih cara terbaik bagi mereka.
“Pilihan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing lembaga pendidikan,” kata Zulfikri.
Ada tiga opsi implementasi yang bisa diambil:
Mandiri Belajar: Institusi menggunakan struktur Kurikulum 2013 dan mengintegrasikan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen.
Mandiri Berubah: Menggunakan struktur Kurikulum Merdeka sepenuhnya, mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka.
Mandiri Berbagi: Seperti Mandiri Berubah, namun dengan kolaborasi lebih intens antar satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen.
Zulfikri menutup wawancaranya dengan pesan penting, “Perlu disadari bahwa Kurikulum Merdeka bukan hanya sekedar perubahan administratif. Ini adalah revolusi dalam pendekatan kita terhadap pendidikan, membuatnya lebih relevan dan bersahabat untuk generasi muda kita,” tutupnya. (*)
