Jabaran.id – Pemerintah Kota Depok mengambil langkah tegas dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan memenuhi standar standar kesehatan publik yang ketat.
Dari hasil sidak tersebut, sebanyak 168 SPPG atau 84,40 persen tercatat telah memenuhi syarat Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Namun, pengawasan ketat tetap diberlakukan bagi fasilitas yang belum memenuhi standar operasional.
“Ya, dari 199 SPPG, ada 163 SPPG yang telah melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap,” kata Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG, Chandra Rahmansyah, dalam jumpa pers pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Chandra membeberkan bahwa sebanyak 196 dapur MBG atau 98,49 persen di antaranya telah mengikuti pelatihan teknis. Hingga saat ini, sebanyak 122 SPPG resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Depok mencatat masih ada sekitar 31 SPPG yang belum memenuhi syarat kesehatan, dengan 13 di antaranya masuk dalam kategori pengawasan ketat.
“Satgas akan melakukan langkah tegas dengan merekomendasikan suspen untuk 13 SPPG yang memerlukan perhatian khusus tersebut,” ucap Chandra.
Menurut Chandra, tindakan tegas ini selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemkot Depok menekankan bahwa kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan komitmen nyata dalam menjaga standar keamanan pangan harian bagi ratusan ribu penerima manfaat.
“Kami tegaskan bahwa percepatan SLHS tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemenuhan dokumen administratif. Substansi yang lebih penting adalah memastikan seluruh persyaratan keamanan pangan benar-benar diterapkan secara konsisten dalam operasional sehari-hari,” tuturnya.
Guna memperkuat tata kelola MBG, Satgas Kota Depok akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur standar minimal fasilitas. Poin utama yang ditekankan mencakup ketersediaan wastafel, penggunaan buah potong yang layak konsumsi, pemerataan porsi sesuai kapasitas dapur, hingga kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang teruji laboratorium. Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) juga dipastikan menjadi prioritas utama.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat strategis karena menyangkut kesehatan dan kualitas generasi masa depan bangsa. Karena itu, prinsip kami jelas, makanan harus bergizi, tetapi juga harus aman. Tidak boleh ada kompromi terhadap keamanan pangan,” tegas Chandra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, mengungkapkan bahwa program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 1.057 sekolah, termasuk jenjang SMA dan sederajat. Seluruh sekolah negeri tercatat telah menerima program ini, sementara proses validasi masih terus berjalan untuk sekolah swasta.
“Kalau sekolah negeri clear, aman dapat semua. Nah, yang swasta ini kami mesti cek satu per satu dan belum selesai kami melakukan validasi dengan BGN,” katanya.
Berdasarkan data operasional terbaru, program MBG di Kota Depok menargetkan ratusan ribu jiwa. Ke depan, Pemkot Depok bersama BGN terus memperbarui data penerima seiring bertambahnya jumlah dapur MBG yang aktif beroperasi.
“Pelajar 314.735 orang, pendidik dan tenaga pendidik 18.670 orang, kelompok 3B sebanyak 37.189. Total 370.594 jiwa dari 129 SPPG. Tapi saat ini kan sudah bertambah ke 199, yang mana update detailnya akan kami koordinasikan lagi dengan BGN,” jelas Chandra.
