Jabaran.id – Dalam forum evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatra, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan atas pernyataan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait proses pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan, pascabencana. Respons tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang dihadiri oleh DPR, perwakilan Kementerian/Lembaga, dan kepala daerah di Aceh pada Selasa (30/12/2025).
Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menjelaskan alur dan mekanisme pembiayaan yang selama ini berlaku untuk penanganan bencana. Purbaya menyatakan bahwa pembayaran dana bantuan untuk penanganan bencana di Aceh selama ini disalurkan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, berdasarkan mekanisme tersebut, tidak seharusnya ada kendala dalam pembayaran hal-hal yang mengacu pada percepatan pemulihan provinsi-provinsi yang terdampak, termasuk di dalamnya pembangunan jembatan.
“Jadi kalau peran menkeu agak sedikit karena kami di belakang karena cuma bayar. Kalau ada tagihan di belakang yang kami tahu dulu cuma satu pintu lewat BNPB harusnya kami anggap lancar tadinya,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, dalam forum yang sama, Purbaya mengungkapkan adanya informasi yang baru ia ketahui. Ia menyatakan terkejut bahwa terdapat utang dalam pembangunan jembatan pascabencana yang dimaksud oleh KSAD.
“Tapi saya baru tahu sebelah saya punya utang banyak ternyata,” ujar Purbaya.
Setelah pernyataan itu, Menteri Keuangan tersebut lalu melanjutkan dengan pertanyaan bernada canda kepada KSAD Maruli Simanjuntak mengenai jaminan atas “utang” yang dimaksud. “Kalau ngutang jembatan jaminannya apa?,” tanya Purbaya.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dengan nada yang sama. “Ya tentara pak,” jawab Maruli. Jawaban tersebut kemudian diikuti oleh gelak tawa dari seluruh peserta yang menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Aceh itu. Dialog ringan tersebut terjadi dalam rangkaian rapat yang membahas evaluasi dan koordinasi lebih lanjut untuk pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. (*)
