Jabaran.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa sebagian tuntutan yang tergabung dalam “17+8” yang digaungkan sejumlah elemen masyarakat pasca demonstrasi akhir Agustus lalu dinilai masuk akal dan konstruktif. Sebagian lainnya, menurutnya, masih memerlukan perundingan dan pembahasan lebih mendalam.
“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo menanggapi tuntutan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Presiden secara khusus merespons dua isu krusial yang termasuk dalam daftar tuntutan. Pertama, mengenai desakan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang sopir ojek daring yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis polisi. Prabowo menilai tuntutan ini logis untuk diwujudkan.
“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana,” kata dia.
Kedua, Presiden menanggapi tuntutan penarikan militer dari tugas-tugas pengamanan sipil. Dalam hal ini, Prabowo menjelaskan mandat konstitusional Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari segala bentuk ancaman. Ia menyatakan bahwa poin ini masih bersifat debatable atau dapat diperdebatkan.
“Jadi, terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa aparat wajib bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku dan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi.
“Saya kira itu yang keharusan, bahwa semua petugas harus bertindak proporsional. Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi, harus proporsional,” imbuhnya.
Meski mengakui hak masyarakat untuk berpendapat, Presiden juga mengingatkan agar demonstrasi dilakukan secara damai tanpa anarkisme. Ia menyoroti insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar yang diduga dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab saat demonstrasi berlangsung. Peristiwa itu menewaskan empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berdosa.
“Tapi, sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran,” ungkap Prabowo. (*)
