Jabaran.id – Imbas kebijakan Pertamina yang melarang penjualan gas 3 kg di pengecer atau warung membuat sejumlah warga Depok terpaksa mengantre untuk mendapatkan gas 3 Kg alias Si Melon di sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat pada Senin, 3 Februari 2025.
Berdasarkan pantauan jabaran.id di lokasi, sejumlah warung kelontong di Kota Depok membuat pengumuman gas kosong di tumpukan gas 3 kg.
Sedangkan di sejumlah agen gas elpiji, tampak warga rela antre sejak pagi.
Salah seorang warga, Sopiah (47 tahun) mengungkapkan, kelangkaan gas sudah dirasakan sejak tiga hari lalu.
“Sekarang cari di warung-warung susah, makanya ke pangkalan,” katanya saat ditemui di salah satu pangkalan gas di Jalan Mahakam, Kecamatan Sukmajaya, Depok.
Sopiah mengaku membeli gas 3 Kg seharga Rp19 ribu, tetapi ia harus membawa KTP dan hanya dibolehkan membeli 1 tabung per orang.
“Di warung bisa Rp23 ribu sampai Rp25 ribu, tapi itu juga enggak ada, kosong semua di warung,” ujarnya.
Hal senada juga dirasakan, Jaim (52 tahun) warga Kelurahan Mekarjaya, Depok yang mengaku sudah mengantre di pangkalan dekat rumahnya namun sudah kehabisan stok.
“Antre dari belakang, maju sampe tengah udah habis, muter-muter cari lagi, akhirnya dapat di dekat Mahakam,” kata Jaim.
Ia mengaku sejak kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji, dirinya sudah sering mengalami kelangkaan dan mengantre membeli gas 3 kg.
“Bukannya nyesel ya, kalau kita enggak ikutin, kita sendirian, tapi giliran begini (langka gas), kita juga kan yang susah,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kota Depok, Ahmad Badri enggan berkomentar terkait hal tersebut.
Ia menyarankan untuk menghubungi manajemen Pertamina.
Tabung Pink
Kasus langkanya gas 3 kg juga ramai diperbincangkan warganet. Bahkan ada yang menyebut bakal beredar gas non subsidi.
Tampak dalam postingan yang diunggah akun media sosial X @Listy9021, terlihat tabung gas 3 kg berwarna pink dengan tulisan non subsidi.
“Akan segera hadir gas elpiji non subsidi. Pokoknya rakyat kecil harus makin ditekan, buat menghidupi para pembuat kebijakan,” bunyi keterangan dalam akun itu.
