Jabaran.id – Sejarah panjang dan kompleks mengenai legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat ke permukaan setelah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pemerintah meniru langkah sejumlah negara Arab yang mulai menjalankan industri kasino untuk meningkatkan penerimaan negara.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis, 8 Mei 2025. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sumber baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” ujar Galih Kartasasmita, seperti dikutip pada Jumat, 30 Mei 2025.
Usulan ini bukan tanpa preseden dalam sejarah fiskal Indonesia. Pada tahun 1967, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin mengambil langkah serupa untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan ibu kota.
Saat itu, seperti diberitakan Koran Sinar Harapan edisi 21 September 1967, pemerintah memperkirakan perjudian ilegal menghasilkan keuntungan hingga Rp300 juta per tahun. Namun, aliran dana tersebut tidak masuk ke kas daerah, melainkan dinikmati oleh oknum-oknum yang memberikan perlindungan.
“Uang tersebut jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Pemerintah DKI Jakarta kepada Sinar Harapan pada waktu itu.
Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 805/A/k/BKD/1967 pada 21 September 1967, yang melegalkan perjudian dengan tujuan melokalisasi aktivitas tersebut dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan pembangunan.
Kasino legal pertama di Indonesia kemudian dibuka di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta, seperti dilaporkan Harian Kompas edisi 23 November 1967. Operasional kasino ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan seorang warga negara China bernama Atang. Kebijakan ini membatasi akses berjudi hanya untuk warga negara China atau keturunan China, sementara Warga Negara Indonesia (WNI) asli tidak diizinkan.
Arena perjudian yang beroperasi setiap hari dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian itu langsung ramai dikunjungi. Kompas melaporkan bahwa ratusan orang dari berbagai kota seperti Medan, Pontianak, Bandung, dan Makassar datang ke lokasi tersebut.
Dampak fiskalnya pun signifikan. Berdasarkan statistik resmi dari arena perjudian, pemerintah menerima setoran pajak sebesar Rp25 juta setiap bulannya. Nilai ini sangat besar pada masanya. Dengan harga emas saat itu sekitar Rp230 per gram, seperti tercantum dalam surat kabar Nusantara edisi 15 Agustus 1967, Rp25 juta setara dengan 108,7 kilogram emas. Konversi nilai tersebut pada hari ini diperkirakan setara dengan lebih dari Rp200 miliar.
Dana yang terkumpul dari kasino tersebut, dan kemudian dari cabang di Ancol, langsung dialokasikan oleh Gubernur Ali Sadikin untuk membangun infrastruktur Jakarta, termasuk jembatan, jalan, sekolah, dan rumah sakit.
Selama dekade kebijakan legalisasi tersebut berlaku, anggaran pembangunan Jakarta mengalami lonjakan dramatis. Dari yang sebelumnya hanya puluhan juta rupiah, anggaran tersebut membengkak hingga mencapai Rp122 miliar pada tahun 1977. Dana inilah yang menjadi tulang punggung transformasi Jakarta menjadi kota modern.
Babak akhir dari legalisasi kasino di Jakarta terjadi pada tahun 1974, ketika pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang secara efektif melarang operasi kasino.
Wacana yang diusung oleh anggota DPR saat ini menyentuh kembali pada potensi fiskal besar yang pernah terwujud, sambil mengacu pada perkembangan terkini di negara-negara Timur Tengah yang mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai sumber pendapatan negara. (*)
