Jabaran.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan bahwa penyaluran bantuan pendidikan di daerahnya tidak ditetapkan secara sepihak. Seluruh proses penyaluran disusun berdasarkan kondisi kebutuhan di lapangan melalui mekanisme musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
Bupati Cirebon, Imron mengatakan bahwa proses penentuan bantuan tersebut dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan legislatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Imron menyampaikan hal itu di Cirebon pada Sabtu. Ia menjelaskan bahwa bantuan pendidikan didasarkan pada hasil musyawarah dengan dewan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang paling prioritas.
Bupati Imron menegaskan bahwa pendekatan musyawarah tersebut penting untuk menjamin pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Menurut dia, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, bantuan yang diberikan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Selain itu, Imron menyebut pendidikan menjadi program utama dalam pembangunan daerah. Ia berpendapat bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan ini program paling utama. Mau sehat, ekonomi, budaya, semua berawal dari pendidikan,” ujar Imron.
Ia juga menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung keberhasilan pendidikan, terutama dalam membentuk pola pikir generasi muda.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori menyatakan bahwa pihaknya mendukung penyaluran bantuan yang berbasis pada prioritas kebutuhan di lapangan. Menurut dia, keterlibatan DPRD dalam proses tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi ini dijalankan agar program berjalan sesuai arah pembangunan.
Hasan Basori juga menilai bahwa pendekatan berbasis kebutuhan akan memperkuat dampak bantuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.
“Pendidikan menjadi prioritas karena merupakan mandatory yang sudah diarahkan dalam regulasi,” kata Hasan.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pendidikan merupakan sektor prioritas yang tidak hanya diamanatkan oleh regulasi. Menurutnya, prioritas ini juga sejalan dengan nilai kearifan lokal Cirebon.
Hasan menyebut filosofi Sunan Gunung Jati yang berbunyi “Ingsun Titip Tajug” sebagai pengingat pentingnya menjaga dan mengembangkan pendidikan di masyarakat.
“DPRD mendukung program prioritas Bupati Cirebon, terutama di sektor pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ucap dia. (*)
