Jabaran.id — Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyusun peta jalan (roadmap) pengolahan potensi mangrove nasional.
Langkah strategis yang diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama 33 pemerintah daerah ini difokuskan di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, mulai dari Cilegon hingga Probolinggo.
Melalui Lembaga Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (LST FMIPA) UI, riset komprehensif akan dilakukan untuk mengukur nilai ekonomi karbon mangrove. Upaya ini diarahkan guna mencegah bencana banjir dan abrasi pesisir, sekaligus menjadi instrumen baru pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Abdul Haris menegaskan pentingnya mengoptimalkan kekayaan alam tersebut bagi warga lokal.
“Kekayaan mangrove kita ini hampir menguasai 20 persen dunia, luasnya mencapai 3,4 juta hektare. Ini potensi besar untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum tersentuh secara maksimal,” ujar Prof. Abdul Haris usai Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang UI, Depok, Senin, 10 Agustus 2026.
Haris menambahkan bahwa kawasan Pantura Jawa dipenuhi industri berskala besar yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Pemerintah daerah dan masyarakat pesisir yang aktif merawat mangrove dinilai layak mendapatkan insentif atas kontribusi mereka menyerap emisi tersebut.
“Selama ini apa insentif bagi industri yang mencemari lingkungan? Sementara masyarakat dan pemda kita terus bekerja mempertahankan mangrove. Mangrove yang kita jaga ini harusnya memiliki nilai insentif,” tegasnya.
Untuk menyokong keberlanjutan program, Kemenko PM bersiap mendampingi pemda dalam menerbitkan instrumen kebijakan pendukung, termasuk Peraturan Daerah (Perda).
“Kami siap memfasilitasi instrumen peraturannya agar kebijakan ini berjalan optimal. Ini memang bukan pekerjaan instan, melainkan butuh daya tahan tinggi dan sifatnya berkelanjutan,” jelas Haris.
Sementara itu, Dekan FMIPA UI, Prof. Tito Latif Indra menuturkan bahwa pihak akademisi akan mengerahkan teknologi penginderaan jauh untuk memetakan secara presisi luasan hutan mangrove di sepanjang Pantura.
“Kami menggunakan teknologi pemetaan modern untuk menghitung konversi nilai ekonominya secara akurat. Selama ini perhitungan stok karbon lebih banyak berfokus di kawasan hutan darat, kini kita bergeser mengukur potensi besar yang ada pada mangrove,” kata Prof. Tito Latif Indra.
Kepala LST UI, Eko Waludi memaparkan bahwa program ini dirancang agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir.
“Dampak perubahan iklim paling dirasakan oleh masyarakat pesisir. Kami menggandeng pemda dan elemen masyarakat agar program ini memiliki nilai ekonomi nyata. Jika ada nilai ekonominya, program pelestarian lingkungan seperti ini akan terus berkelanjutan,” pungkas Eko Waludi.
