Jabaran.id — Saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jumat, 25 September 2026, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, menyerukan perlunya efisiensi dan perbaikan tata kelola dalam pembangunan infrastruktur jalan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Depok. Pihaknya menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam membenahi persoalan aksesibilitas dan kesejahteraan warga.
Menurut Hasbullah, status kewenangan jalan di wilayah Kota Depok terbagi menjadi beberapa lini, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kota. Untuk jalan nasional seperti Jalan Raya Sawangan, beban penataan idealnya ditopang oleh anggaran pusat agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.
“Duitnya ora bakalan cukup kalau semua sepanjang Jalan Raya Sawangan dibebasin tanahnya oleh APBD Kota Depok, ora bakalan sanggup. Maka diambil posisi yang strategis, salah satunya pelebaran di Parung Bingung,” kata Hasbullah.
Selain penataan jalan utama, dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII Kota Depok dan Kota Bekasi ini menyoroti pentingnya alokasi program swakelola dari pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian warga di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Masyarakat sekarang ini agak kesulitan ekonominya. Kita berharap program dari pusat lebih banyak yang sifatnya swakelola dan swadaya masyarakat agar daya beli warga bisa terangkat,” ujarnya.
Hasbullah Rahmad yang mengabdikan diri wakil rakyat sejak 1999 ini juga menjelaskan terkait infrastruktur jalan provinsi sepanjang 11,5 kilometer di Depok, seperti di kawasan Dewi Sartika dan jalur KSU menuju pertigaan Kampung Sawah, ia memastikan kondisi jalan saat ini sangat mulus. Meski demikian, perbaikan fasilitas pendukung seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) dan drainase tetap menjadi fokus pengawasan utama.
“Jalan provinsi di Depok ini PR saya ada dua. Satu, menambah PJU agar anak-anak kita pulang kerja malam jalannya terang dan aman dari begal. Yang kedua, memang drainase dan trotoarnya yang harus terus kita perjuangkan,” tuturnya.
Di tingkat lingkungan, Hasbullah mengkritisi mekanisme usulan pembangunan melalui Musyawarah Plan Pembangunan (Musrenbang) dan penunjukan langsung proyek di bawah Rp200 juta yang dinilai kurang efektif serta rawan penyusutan kualitas. Sebagai solusi cepat untuk perbaikan jalan warga atau akses makam, ia menyarankan masyarakat memanfaatkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Depok.
Ia pun menyatakan mendukung penuh alokasi dana pembangunan Rp300 juta per RW yang digulirkan Pemerintah Kota Depok, walau membutuhkan penyesuaian nilai anggaran di masa mendatang.
“Saya mendukung program dana RW ini karena mengandung tiga unsur penting: musyawarah mufakat, partisipasi warga, dan akuntabilitas. Kalau dikelola langsung oleh warga, kualitas pengerjaannya pasti lebih baik karena yang bangun dan yang pakai adalah warga sendiri,” pungkas Hasbullah Rahmad.
