Jabaran.id — Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan pengurus RT dan RW setempat dalam melakukan verifikasi serta validasi data tingkat kesejahteraan masyarakat (desil).
Hal tersebut disampaikan Hasbullah Rahmad saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu, 19 September 2026.
Hasbullah menilai langkah ini agar penentuan kriteria warga miskin tidak semata-mata diukur dari tampilan fisik rumah atau kepemilikan barang elektronik, melainkan berdasarkan riil perbandingan antara beban hidup dan pendapatan harian.
Hasbullah menegaskan, ketidakakuratan penetapan desil berdampak fatal terhadap pangkasnya hak-hak dasar rakyat miskin, khususnya untuk mengakses program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi serta perlindungan jaminan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC).
“Sebaiknya memang data yang disensus oleh petugas di masyarakat, sebelum itu diolah oleh Kementerian Sosial, sebaiknya memang data-data itu dikroscek kepada Pak RT dan Pak RW setempat. Karena bisa jadi, walaupun keadaan rumahnya layak huni, belum tentu tingkat pendapatan kesejahteraan masyarakatnya itu sesuai dengan gambaran rumah,” ujar Hasbullah.
Menurut dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yakni Kota Depok dan Kota Bekasi ini, BPS dan pemerintah daerah kerap kali terkecoh kondisi visual luar tanpa menelaah beban ekonomi riil yang ditanggung sebuah keluarga, seperti status rumah warisan, kontrakan, hingga pemenuhan kebutuhan mendesak untuk anak dan lansia.
“Jadi jangan hanya visual kita melihat ada AC di tembok, atau ada motor di teras, lalu dianggap dia layak mendapat desil 6 atau 7. Tetapi sesungguhnya kita tidak mengorek secara substansi berapa beban hidup yang ditanggung dan berapa pendapatan mereka,” tegasnya.
Hasbullah Rahmad yang mengabdikan diri sebagai wakil rakyat sejak 1999 ini pun menyarankan kementerian bersama pemerintah daerah memanfaatkan evaluasi triwulanan guna memperbarui data desil secara objektif sekaligus merealisasikan program Satu Data Indonesia.
“Integrasi data ini krusial agar penyaluran bantuan sosial dari APBN maupun APBD, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), dan beasiswa daerah tidak tumpang tindih serta tepat sasaran,” pungkas Hasbullah Rahmad.
