Jabaran.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini lebih memilih untuk memfokuskan diri pada penyelesaian berbagai persoalan mendasar ketimbang membahas usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Pernyataan ini disampaikannya di tengah publik yang tengah ramai memperbincangkan wacana pergantian nama daerah tersebut.
Bagi orang nomor satu di Jawa Barat itu, yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini bukanlah pergantian nama daerah, melainkan pembangunan nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fokus kami membangun, bukan mengganti nama,” kata Dedi Mulyadi.
Saat ini, menurut Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memusatkan seluruh perhatian dan sumber dayanya pada sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Program-program tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penanganan stunting, hingga peningkatan pelayanan pendidikan.
“Karena itu, yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi, kami fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur, kami ingin jalan terkoneksi sampai desa, sudah terlihat infrastruktur jalan mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya,” ucap Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur terus dikebut agar jaringan jalan di seluruh Jawa Barat dapat terhubung dengan baik hingga ke pelosok desa. Menurut pengamatannya, hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut sudah mulai terlihat nyata di lapangan, terutama untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi.
Ia menekankan bahwa konektivitas antarwilayah menjadi kunci utama dalam membuka akses ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat desa.
Di samping fokus pada infrastruktur, Dedi Mulyadi juga menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu program unggulan dan prioritas dalam masa kepemimpinannya. Mantan Bupati Purwakarta itu mengungkapkan bahwa ia telah memiliki konsep tersendiri dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Jawa Barat.
Ia ingin agar langkah pencegahan dilakukan sejak dini, yakni sejak seorang ibu menjalani masa kehamilan, dan bukan menunggu sampai anak lahir dalam kondisi kekurangan gizi.
“Kami juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep, tadi sudah tanya Kadinskes untuk membuat sebuah perencanaan kerja potensi ibu stunting itu ditangani sejak kehamilan. Maka, orang yang mengalami kehamilan dan berpotensi kekurangan gizi ketika sedang hamil, itu yang segera akan kami tangani,” tutur Dedi Mulyadi menjelaskan pendekatan preventif yang akan diambil.
Gubernur Dedi Mulyadi memaparkan bahwa dalam konsep penanganan stunting yang disusunnya, peran tenaga kesehatan di tingkat desa akan menjadi ujung tombak. Nantinya, para bidan akan bertugas memeriksa secara teliti para ibu hamil yang teridentifikasi berisiko mengalami kekurangan gizi selama masa kehamilan.
Jika ditemukan indikasi kekurangan gizi pada ibu hamil tersebut, bidan dapat langsung memberikan rekomendasi kebutuhan gizi yang diperlukan untuk memenuhi asupan nutrisi selama sembilan bulan kehamilan ke depan.
“Resepnya kebutuhan selama sembilan bulan. Nanti kebutuhan vitaminnya apa, nutrisinya apa, makanannya apa, susunya apa, ini akan menjadi fokus kami. Nah ini yang fokus kami ke depan,” tegas Dedi Mulyadi.
Kepala daerah yang akrab disapa Kang Dedi ini turut menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian serius pemerintahannya.
Ia menilai bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru di Jawa Barat pada tahun ajaran 2026/2027 ini secara keseluruhan berjalan cukup baik dan terkelola dengan lancar.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa calon siswa yang tidak berhasil masuk ke sekolah negeri tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Pemerintah provinsi menyediakan dua jalur bagi orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, yaitu melalui jalur subsidi dari anggaran pemerintah provinsi maupun jalur reguler berbayar bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih.
“Anak-anak sudah bisa sekolah, baik yang di sekolah negeri maupun yang direkomendasikan di sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta itu ada variabel dua pilihan, ada orang tua yang memilih jalur subsidi, yaitu jalur yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, ada juga yang memilih jalur berbayar bagi orang tua yang mampu,” tutur Dedi Mulyadi. (*)
