Jabaran.id – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia sebaiknya membatalkan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat.
Diketahui bahwa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat (AS) dari Brazil pada Selasa (8/7). Ini dilakukan untuk melanjutkan proses negosiasi tarif 32 persen terhadap produk kiriman dari Indonesia yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025.
Namun Presiden Donald Trump telah membocorkan suratnya kepada Presiden Prabowo melalui sosial medianya, yang intinya mulai 1 Agustus 2025 akan diberlakukan 32 persen tarif atas produk yang dikirim dari Indonesia.
“Negosiasi oleh Menko dibatalkan, mengingat hadir tidaknya Menko mulai 1 Agustus akan diberlakukan tarif 32 persen bahkan ada kemungkinan ditambah lagi 10 persen sebaik wujud ancaman Trump terhadap negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” kata Hikmahanto, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurut Hikmahanto, pembatalan ini dalam rangka Indonesia tidak mengemis-ngemis ke Presiden AS, Donald Trump.
Selain itu, pembatalan juga harus dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan serta wujud penolakan intervensi asing.
“Indonesia patut menunggu sampai tanggal 1 Agustus 2025 apakah Trump akan tetap pada kebijakannya atau mengubah kebijakannya mengingat tarif yang dikenakan harus dibayar oleh rakyat AS,” tutur Hikmahanto.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu menjelaskan, kemungkinan rakyat AS, terutama bursa di AS tidak setuju dan akan menghajar kebijakan Trump ini. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya menggalang negara-negara yang dikenakan tarif tinggi oleh Trump, terutama ASEAN untuk melawan kebijakan ini sehingga satu suara untuk melawan.
“Bukan sebaliknya justru mengikuti keinginan Trump dan mengikuti apa yang diminta Trump. Intinya negara yang dikenakan tarif harus bersatu dan tidak mau untuk diadu domba atau devide et impera oleh Trump,” pungkas Hikmahanto.
