Jabaran.id — Saat menggelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sabtu, 11 April 2026, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad mengimbau masyarakat lebih peduli terhadap status desil kesejahteraan masing-masing.
Hasbullah menegaskan bahwa status desil menjadi faktor krusial dalam menentukan penerima berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun daerah.
“Pertama, saya menghimbau warga untuk mengecek kembali status desilnya. Bisa jadi seseorang masuk desil 6 karena status pekerjaan di KTP tercatat sebagai wiraswasta, bukan ibu rumah tangga atau lainnya. Ini perlu dicek masing-masing, karena dasar program pemerintah itu mengacu pada desil,” ujar Hasbullah Rahmad.
Hasbullah yang juga Sekretaris DPW PAN Jawa Barat ini menjelaskan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap status desil kerap berdampak pada tidak tersalurkannya bantuan yang seharusnya bisa diterima.
Ia mencontohkan program beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan kategori desil 1 hingga 4.
“Kadang masyarakat menyepelekan status desil, padahal itu menentukan apakah mereka berhak menerima bantuan, termasuk beasiswa. Akhirnya banyak yang tidak mendapatkan karena tidak sesuai kriteria,” jelasnya.
Selain menyoroti isu bantuan sosial, dewan dari daerah pemilihan Kota Depok-Kota Bekasi ini juga menyinggung program pembangunan infrastruktur di Kota Depok, khususnya rencana pengembangan kawasan Depok–Citayam yang menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Menurutnya, Gubernur Jawa Barat berharap proyek tersebut dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
“Program pembangunan di Kota Depok, terutama Depok–Citayam, diharapkan bisa segera terbangun sesuai harapan Pak Gubernur,” tambahnya.
Hasbullah yang mengabdikan diri sebagai wakil rakyat sejak 1999 ini pun mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan data administrasi kependudukan mereka akurat, termasuk status pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi.
“Langkah ini penting, agar kebijakan berbasis data, seperti sistem desil, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat tidak lagi kehilangan kesempatan mendapatkan berbagai program bantuan dan peningkatan kesejahteraan dari pemerintah,” pungkas Hasbullah Rahmad.
