Jabaran.id – Pemerintah Iran kembali menegaskan penolakannya terhadap tekanan Amerika Serikat (AS) untuk kembali ke meja perundingan mengenai program nuklirnya. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Alireza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dalam wawancara eksklusif dengan saluran TV al-Mayadeen pada Sabtu (29/3/2025).
Tangsiri menegaskan bahwa Iran siap membalas jika AS melakukan serangan militer, sekaligus menolak segala bentuk negosiasi terkait persenjataan rudal dan dukungan Iran terhadap kelompok perlawanan di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan Tangsiri muncul sebagai respons terhadap ultimatum terbaru Presiden AS Donald Trump, yang mengirim surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk mendesak pembicaraan nuklir baru.
“Saya tidak mengetahui pesan Trump, saya juga tidak ingin menganalisisnya,” kata Tangsiri. Namun, ia menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah tunduk pada ancaman.
“Saya mendengar ancamannya, saya mengamati tindakannya, dan saya mempersiapkan diri untuk melawannya. Kami memiliki kemampuan menyerang semua pangkalan musuh, di mana pun mereka berada… Tidak seorang pun dapat menyerang kami dan melarikan diri. Bahkan jika kami harus mengejar mereka ke Teluk Meksiko, kami akan melakukannya,” tegasnya.
Tangsiri juga secara eksplisit menolak permintaan AS untuk membahas program rudal Iran atau pengaruhnya di kawasan.
“Iran tidak akan pernah bernegosiasi mengenai rudalnya atau kemampuan Front Perlawanan,” ujarnya.
Pernyataan ini mempertegas posisi Iran yang konsisten menolak intervensi AS dalam kebijakan pertahanan dan keamanan regionalnya.
Meski demikian, Tangsiri menekankan bahwa Iran tetap terbuka untuk hubungan damai dengan negara-negara tetangga. “Kami selalu mengulurkan tangan persahabatan kepada negara-negara di kawasan ini. Sebagai Muslim, kami tidak menimbulkan ancaman apa pun bagi negara-negara tetangga kami,” ungkapnya.
Pada Jumat (28/3/2025), Trump mengonfirmasi pengiriman surat kepada Khamenei, yang isinya mendesak Iran untuk segera kembali ke meja perundingan. “Anda harus membuat keputusan dengan cara apa pun,” kata Trump. “Kita harus berbicara dan membicarakannya, atau hal-hal yang sangat buruk akan terjadi pada Iran. Dan saya tidak ingin itu terjadi.”
Trump juga mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer jika diplomasi gagal. “Jika AS harus masuk secara militer, itu akan menjadi hal yang mengerikan,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa meskipun surat Trump bernada mengancam, terdapat “beberapa peluang” yang bisa dieksplorasi. Namun, Iran tetap menolak bernegosiasi di bawah tekanan.
Ketegangan antara Iran dan AS telah berlangsung sejak 2018, ketika Trump secara sepihak menarik AS dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) yang ditandatangani pada 2015. Kesepakatan tersebut melibatkan Iran, AS, Uni Eropa, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman, dengan Iran menyetujui pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi.
Trump mencap JCPOA sebagai “kesepakatan sepihak yang mengerikan” dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran. Sejak itu, Iran secara bertahap mengurangi ketaatannya terhadap kesepakatan, termasuk meningkatkan pengayaan uranium, meski tetap menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Iran tidak menutup kemungkinan untuk pembicaraan tidak langsung dengan AS, tetapi menegaskan bahwa negosiasi harus dilakukan tanpa tekanan atau ancaman. Posisi ini sejalan dengan pernyataan pejabat Iran sebelumnya yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan hak Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan sipil.
Sementara itu, dunia internasional terus memantau perkembangan ini dengan cemas, mengingat eskalasi konflik antara Iran dan AS dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas di Timur Tengah. (*)
