Jabaran.id – Aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rojab Asy’ari, yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya menuai sorotan publik. Politikus perempuan asal Depok, Novi Anggriani menilai tindakan tersebut mencampuradukkan sentimen politik pribadi dengan legitimasi jabatan negara yang sah secara konstitusi.
Novi menegaskan, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden RI melalui proses demokrasi yang legal dan diakui hukum. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih 96,2 juta suara atau 58,59 persen suara sah nasional pada Pilpres 2024 sesuai ketetapan resmi KPU.
“Gibran itu wakil presiden, bukan sekadar figur politik. Saya mau membahas ini pakai logika politik dan konstitusi, bukan sekadar sentimen suka atau enggak suka,” ujar Novi Anggriani saat dikonfirmasi Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Novi yang juga aktivis perempuan dan anak ini, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, bagi seorang pejabat publik, etika kelembagaan tetap harus dijaga dalam menjalankan kewajiban maupun dalam bersikap.
“Gibran hari ini bukan cuma anak Jokowi. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah secara konstitusional,” tegas Novi.
Terkait alasan penurunan foto yang dikaitkan dengan polemik pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi(MK), Novi meminta masyarakat dan pejabat publik dapat membedakan antara proses pengujian dokumen dan status keabsahan jabatan.
“Itu tiga persoalan hukum yang berbeda. Selama ini tidak ada keputusan hukum yang membatalkan kedudukannya. Gibran Rakabuming Raka tetap Wakil Presiden yang sah,” katanya.
Mengenai aspek hukum dari pencopotan foto tersebut, Novi menyebutkan perlunya kajian lebih mendalam. Meski demikian, sorotan utama tetap tertuju pada etika publik dan penghormatan terhadap simbol institusi negara.
“Menurunkan foto tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum, ini harus dikaji lagi. Tapi ketika tindakan itu dilakukan seorang pejabat publik, wajar kalau muncul pertanyaan soal etika dan penghormatan terhadap institusi negara,” ucapnya.
Secara terbuka, Novi mengakui posisi politiknya yang mendukung Gibran. Meski begitu, ia menekankan bahwa kritik dan perbedaan pandangan tetap diperbolehkan selama tidak merusak prinsip-prinsip dasar bernegara.
“Saya pro Gibran, dan itu sikap politik saya. Tapi dalam membahas persoalan ini, argumentasinya harus tetap berdiri di atas fakta dan konstitusi. Mau kritik Gibran, boleh. Tapi jangan sampai sentimen politik membuat kita mencampuradukkan kritik terhadap individu dengan legitimasi jabatan negara,” tutur Novi.
Novi yang kini berkarir di Boston, Amerika Serikat ini mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan politisi untuk senantiasa menjaga kepatuhan terhadap hukum serta proses demokrasi yang sedang berjalan.
“Dalam politik kita boleh berbeda kubu, tapi konstitusi bukan soal kubu. Demokrasi enggak bisa dijalankan hanya berdasarkan siapa yang kita suka atau enggak suka. Respect the constitution, respect the democratic process, because democracy is about principle, not personal feeling,” pungkas Novi Anggriani.
