Jabaran.id — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Depok menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan.
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Dodi Sutrisno, menyebut peristiwa tersebut sebagai pukulan serius terhadap marwah lembaga peradilan, namun sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat integritas dan supremasi hukum di Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lembaga peradilan adalah benteng terakhir keadilan, sehingga integritas aparatnya wajib dijaga,” ujar Dodi dalam pernyataan resminya.
Meski demikian, Dodi menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, dugaan praktik korupsi di lingkungan peradilan sangat memprihatinkan karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
“Ini menjadi peringatan keras bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, transparansi, dan integritas,” tegasnya.
Senada, Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Abu Reza, menilai OTT KPK di Pengadilan Negeri Depok ini harus dijadikan momentum evaluasi besar-besaran di internal lembaga peradilan.
“Kami mendorong Mahkamah Agung dan lembaga pengawasan peradilan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Reformasi peradilan tidak cukup hanya lewat regulasi, tetapi juga harus menyentuh aspek moral, integritas, dan pengawasan berkelanjutan,” kata Reza.
Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap mengawal dan mempercayai proses hukum yang sedang berjalan.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa. Generasi muda harus ikut mengawal agenda ini demi terwujudnya peradilan yang bersih,” ujarnya.
PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok berharap proses hukum kasus ini berjalan secara transparan dan profesional, serta menjadi titik balik dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Sementara itu, Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hikmah Kebijakan Publik, Hukum, HAM, dan Advokasi, Andi Maulana, menegaskan pentingnya pengawalan publik terhadap proses hukum tersebut.
“Peristiwa ini tidak boleh berhenti sebagai kasus individual semata. Harus menjadi pintu masuk pembenahan sistemik di tubuh peradilan. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan publik adalah kunci pemulihan kepercayaan masyarakat,” ujar Andi.
Ia menambahkan bahwa peran organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil sangat krusial dalam menjaga marwah hukum dan demokrasi.
“Pemuda Muhammadiyah akan terus mengambil peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Agenda pemberantasan korupsi harus berjalan konsisten dan tidak tebang pilih. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kepentingan,” pungkasnya.
