Jabaran.id – Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmennya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan atau Sawangan Kubro dengan pelebaran Jalan Pemuda dan Engram di Kecamatan Sawangan, Depok yang mulai dibangun Rabu, 17 Juni 2026.
Proyek senilai Rp30 miliar tersebut selama 180 hari kalender, mulai 8 Juni 2026 sampai dengan 6 Desember 2026.
Menurut Supian, pengerjaan pelebaran jalan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menjawab harapan masyarakat untuk mengatasi Sawangan Kubro.
“Khususnya masalah Sawangan Kubro. Hari ini kita coba selesaikan, kita mulai proses pelebaran jalan dan pembangunan Jalan Enggram dan Jalan Pemuda sebagai upaya solusi mengurai kemacetan di wilayah Sawangan,” kata Supian Suri usai peletakan batu pertama pelebaran Jalan Enggram, Sawangan.
Supian mengungkapkan, pembebasan lahan terkait proyek ini menelan anggaran Rp40 miliar. Sedangkan pembangunannya menghabiskan biaya Rp30 miliar.
“Tapi kita masih melanjutkan buat ke pertigaan Parung Bingung untuk pembebasannya kurang lebih sampai Rp110 miliar untuk baru pertigaan Parung Bingung,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut asupian, jika dihitung sampai pertigaan Parung Bingung atau exit Tol Sawangan, biaya pembebasan lahannya senilai Rp270 miliar dan total pembangunan fisiknya Rp50 miliar.
“Jadi hampir Rp330 miliar di luar yang Rp110 miliar di pertigaan Parung Bingung. Ini anggaran yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan macet di Sawangan, khususnya di titik kemacetan yang memang paling krusial kalau kita amati selama ini,” papar Supian.
Sementara itu, terkait Jalan Enggram ini, panjangnya 872 meter dengan lebar Right of Way (ROW)-nya 11,5 meter. Sedangkan di Jalan Pemuda 10,5 meter.
“Kalau di Jalan Pemuda ini nanti ada pedestrian di kiri kanan jalan ya, kalau tadi gambar tadi saya lihat. Kalau di Jalan Enggram cukup di sebelah jalan aja untuk pedestrian-nya,” terang Supian.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok ini mengatakan, saat ini masih ada empat bidang lahan yang masih berproses untuk pembebasannnya dan harus dikonsinyasi.
“Tapi Insya Allah tadi udah dapat dukungan Pak Ketua PN (Pengadilan Negeri), bahwa ini memang proses yang umum kita lakukan di saat ada ketidaksepakatan antara penjual dan pemerintah dalam hal ini,” jelas Supian.
Namun, Supian menegaskan, legasi sebagai pemerintah agar proyek tersebut dapat berjalan untuk kepentingan umum dan anggaran telah dialokasikan serta disimpan Pengadilan Negeri.
“Sehingga nanti masyarakat yang tidak atau belum bersepakat bisa mengambil uangnya di Pengadilan Negeri,” tegasnya lagi.
Pemerintah Depok juga akan menambah biaya di perubahan anggaran sebesar Rp50 miliar, dimana pada anggaran murni ada Rp60 miliar.
“Jadi Rp110 miliar untuk pembebasan lahannya. Mudah-mudahan kita masih bisa ngejar untuk pelebaran minimal di sebelah kanan pertigaan Parung Bingung di perubahan anggaran tahun 2026 ini,” harap Supian.
Ia mengaku optimis proyek ini dapat mengatasi persoalan macet yang selama puluhan tahun menjadi PR berat pemerintah daerah.
“Kalau presentase itu ya kalau saya hitung-hitung mungkin kalau di presentasekan 75-80 persen ya, Insyaallah sudah bisa terurai. Yang penting masyarakat bisa mengikuti ketentuan ya, misalnya nanti satu arah ya jangan ngelawan arah, mungkin itu ya,” katanya.
Pemkot Depok bersama kepolisian pun akan mencoba melakukan rekayasa lalu lintas, yakni keluar dari Bedahan tidak boleh langsung Jalan Enggram, tapi harus berputar dulu hingga turunan Tugu.
“Pastinya dengan pembangunan ini akan ada ketidaknyamanan, untuk itu saya mohon maaf dan berharap bisa bersabar. Kita butuh waktu sekira enam bulan sampai akhir tahun, mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa dimanfaatkan jalanan ini sehingga tidak ada kemacetan lagi,” ucap Supian.
