HomeJabarPemprov Jabar Bersama Aktivis Lingkungan Tangani Krisis Sampah di Bandung Raya

Pemprov Jabar Bersama Aktivis Lingkungan Tangani Krisis Sampah di Bandung Raya

Jabaran.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggandeng aktivis lingkungan untuk bersama-sama menangani permasalahan krisis sampah yang mengancam wilayah Bandung Raya. Keterlibatan para aktivis diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah sampah yang semakin mendesak, terutama di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti yang hampir melebihi kapasitasnya.

Para aktivis lingkungan dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul di Gedung Sate, Selasa (22/10/2024), untuk menyampaikan gagasan mereka terkait pengelolaan sampah kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman. Dalam pertemuan ini, berbagai solusi dan masukan terkait penanganan sampah di Bandung Raya dibahas secara mendalam.

Dalam diskusi tersebut, para aktivis menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Herman Suryatman mengapresiasi masukan yang disampaikan, serta menekankan bahwa masalah sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Saat ini, TPPAS Sarimukti yang menjadi tempat penampungan utama sampah dari wilayah Bandung Raya berada dalam kondisi kritis. Kapasitasnya hampir penuh, dan jika tidak ada langkah antisipatif, dikhawatirkan akan terjadi “ledakan sampah” yang dapat berdampak luas, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat.

- Advertisement -

“Kondisinya memang belum masuk kategori darurat, tetapi jika dibiarkan, kita akan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat sudah memberikan arahan agar kita mengambil langkah-langkah antisipatif sejak dini,” ujar Herman Suryatman dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa salah satu langkah antisipatif yang diambil oleh Pemprov Jabar adalah membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, sebelum kapasitas TPPAS Sarimukti habis sepenuhnya pada tahun 2027. Rencananya, TPPAS Sarimukti akan digantikan oleh TPPAS Legoknangka yang diharapkan mampu menampung sampah dalam jumlah lebih besar dan dikelola dengan teknologi yang lebih modern.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Sarimukti bisa bertahan hingga 2027. Dengan masukan dari para aktivis lingkungan, kami yakin bahwa langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan untuk mencegah terjadinya krisis,” kata Herman.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar telah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah ritase (frekuensi pengiriman) sampah dari kabupaten dan kota di wilayah Bandung Raya ke TPPAS Sarimukti. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban pada TPPAS Sarimukti yang hampir penuh, dan juga sebagai upaya mendisiplinkan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Kabupaten Bandung, yang sebelumnya mengirimkan 70 rit per hari ke Sarimukti, kini telah berhasil mengurangi jumlah tersebut menjadi 40 rit per hari. Pengurangan ini diapresiasi oleh Herman Suryatman, namun ia tetap mengingatkan pentingnya pengawasan agar sampah tidak dibuang sembarangan, terutama ke sungai Citarum yang menjadi salah satu sumber air penting di Jawa Barat.

“Kabupaten Bandung telah melakukan penurunan ritase dari 70 menjadi 40 rit per hari. Ini sudah langkah yang baik, tetapi kami akan terus memantau agar tidak ada sampah yang dialihkan secara ilegal, misalnya dibuang ke sungai Citarum. Itu harus benar-benar dicegah,” tegasnya.

Selain Kabupaten Bandung, Kota Cimahi juga telah berhasil mengurangi ritase sampahnya. Dari target pengurangan dari 37 rit per hari menjadi 17 rit, Cimahi kini sudah menurunkannya menjadi 25 rit per hari, yang merupakan pencapaian positif, meski masih perlu ditingkatkan.

Namun, tidak semua kabupaten dan kota menunjukkan hasil yang sama. Kota Bandung, misalnya, justru mengalami peningkatan ritase sampah. Alih-alih mengurangi dari target 170 rit per hari menjadi 140 rit, ritase Kota Bandung malah meningkat menjadi 180 rit per hari. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jabar karena Kota Bandung merupakan penghasil sampah terbesar di Bandung Raya.

“Kami sudah sepakat bahwa Kota Bandung harus menurunkan ritase dari 170 menjadi 140 rit per hari, tetapi kenyataannya sekarang malah naik menjadi 180 rit. Ini perlu penanganan khusus agar Kota Bandung segera memenuhi komitmen tersebut,” ujar Herman dengan nada tegas.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang justru mengalami peningkatan ritase dari target 17 rit per hari menjadi 25 rit per hari. Herman menegaskan bahwa semua daerah di Bandung Raya harus mencapai target pengurangan ritase sampah sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.

“KBB tadinya targetnya 17 rit, tapi faktanya malah naik jadi 25 rit. Ini harus kita evaluasi dan pastikan semua daerah bisa menurunkan ritase sesuai target. Penurunan ritase ini penting agar kita bisa menjaga Sarimukti tetap berfungsi dengan baik hingga tahun 2027,” tegasnya.

Keberhasilan pengelolaan sampah di Bandung Raya akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pegiat lingkungan. Pertemuan antara Pemprov Jabar dengan aktivis lingkungan diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan. Herman Suryatman menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam menangani masalah ini, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.

Selain pengurangan ritase, langkah-langkah lain yang akan ditempuh oleh Pemprov Jabar mencakup peningkatan kapasitas pengolahan sampah di sumbernya, memperkuat sistem daur ulang, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri.

“Kami sangat menghargai masukan dari para aktivis lingkungan. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita semua. Kita harus mulai dari rumah tangga masing-masing untuk mengelola sampah dengan lebih bijak,” tutup Herman.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemprov Jabar dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, diharapkan krisis sampah di Bandung Raya dapat diatasi dengan baik, dan wilayah ini bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (*)

TERBARU

spot_img
spot_img

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here