Jabaran.id – Perbincangan di berbagai platform media sosial belakangan ramai diwarnai ajakan untuk memboikot Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menuai penolakan dari sebagian kalangan, terutama terkait sejumlah kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dinilai memicu kontroversi.
Amerika Serikat menjadi pusat penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dengan porsi pertandingan terbesar. Dari 16 stadion yang disiapkan, sebanyak 11 stadion berada di wilayah AS, sementara lima lainnya tersebar di Kanada dan Meksiko. Ajang ini dijadwalkan bergulir mulai 11 Juni 2026 dan akan melibatkan 48 tim nasional dari berbagai penjuru dunia.
Mendekati waktu pelaksanaan, gelombang kritik terhadap tuan rumah utama semakin menguat. Sejumlah penggemar sepak bola hingga tokoh publik internasional menyuarakan ketidakpuasan mereka, bahkan menyerukan boikot. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari mahalnya harga tiket hingga kekhawatiran terhadap arah kebijakan politik AS.
Isu imigrasi menjadi salah satu perhatian utama. Kebijakan penegakan imigrasi yang ketat membuat sebagian calon pengunjung asing merasa cemas saat berencana datang ke AS. Kekhawatiran itu mencakup proses pemeriksaan masuk, potensi penahanan, hingga perlakuan terhadap warga negara asing selama turnamen berlangsung.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri AS juga ikut disorot. Hubungan dengan Meksiko, serta isu keamanan dan peredaran narkoba di kawasan, dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap kenyamanan dan citra Piala Dunia 2026 di mata internasional.
Sejumlah figur publik turut menyuarakan sikap tegas. Politikus asal Inggris, George Galloway, misalnya, menilai perjalanan ke AS selama Piala Dunia bisa menimbulkan risiko bagi pengunjung. Sementara itu, seorang mantan akademisi asal AS juga secara terbuka mengajak masyarakat global untuk tidak mendukung turnamen tersebut.
Fenomena boikot bukan hal baru dalam sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, Piala Dunia 2022 di Qatar juga diwarnai aksi protes internasional terkait isu hak pekerja migran, hak komunitas LGBT+, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yang memicu perdebatan luas di berbagai negara.
