Free Porn
xbporn
HomeJabarTerkait PMT di Depok, Ikravany Hilman Akan Lakukan Interupsi Saat Paripurna

Terkait PMT di Depok, Ikravany Hilman Akan Lakukan Interupsi Saat Paripurna

Jabaran.id, Depok – Pada paripurna DPRD yang akan dilaksanakan Rabu (22/11/2023) siang ini, Anggota DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman akan melakukan interupsi.

Interupsi yang akan dilakukan Ikravany Hilman tersebut berkaitan dengan program pemberian makanan tambahan (PMT) Lokal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok yang masih dinilai belum ada perubahan signifikan.

“Disaat paripurna nanti, kesempatan saya untuk melakukan interupsi lagi, untuk mempertanyakan perihal program PMT tersebut yang masih belum ada perubahan signifikan,” ujar Ikravany Hilman.

Menurut Ikravany, saat ini yang harus didesak yaitu pimpinan dari Komisi D DPRD Kota Depok. Itu dikarenakan sampai saat ini masih belum melaksanakan rapat lagi untuk merumuskan rekomendasi.

“Kalau saya ngomong biasa saja itu cuma suara saya saja, tetap jika komisi yang mengeluarkan rekomendasi itu kan menjadi keputusan DPRD,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Ikravany, adanya rekomendasi itu masih belum ada karena mesti melakukan rapat terlebih dahulu.

“Rekomendasinya itu kan belum ada, harus rapat internal dulu, Selasa pagi (hari ini) katanya mau menggelar rapat, tapi gak jadi,” jelasnya.

Ketika disinggung perihal sudah melakukan investigasi ke lapangan ataupun vendor, Ikravany menjelaskan sampai saat ini Komisi D masih belum melakukan hal itu.

“Belum, jadi kan ini dari laporan masyarakat saja, banyak banget soalnya, dari laporan masyarakat itu sama aja masih belum ada perubahan yang signifikan,” ucapnya.

Selain itu, Ikravany membeberkan ada laporan dari beberapa anggota dengan yang secara umum masih belum juga ada perubahan, contohnya yang berada di Kecamatan Tapos.

“Kalau itu susah mengauditnya, betul gak bahwa kandungan gizi dan nutrisinya itu sesuai, itu yah pertama,” bebernya.

Selanjutnya, ini juga berkaitan dengan edukasi yang tidak dijalankan dan hanya dilakukan setengah hati saja, padahal kan ini untuk penanganan stunting.

“Jadi hanya menggugurkan kewajiban saja, kemarin itu ada di puskesmas minta keterangan dinkes yang menyertakan keterangan gizi di dalamnya, cuma ya seadanya saja,” ujarnya.

Ikravany juga menuturkan, seharusnya adanya program pemberian makanan tambahan ini harus terintegral dengan keseluruhan di dalamnya.

Atau semua kader yang mengantarkan itu sudah tahu tugasnya, jika gizi dan edukasinya itu harus disampaikan ke warga.

“Itu ya jelas harus disampaikan, termasuk bagaimana cara bikinnya, nah ini yang sepertinya tidak dilakukan,” tandasnya. (*)

TERBARU

POPULER

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here