Jabaran.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap status Desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Hasbullah, status Desil kini menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai bantuan pemerintah, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.

​”Mau masuk sekolah atau urusan sosial lainnya, tolong perhatikan status Desilnya. Kalau belum tahu, silakan tanya ke Kelurahan,” ujar Hasbullah saat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di kawasan Cilodong, Kota Depok, Sabtu, 7 Maret 2026.

​Hasbullah menjelaskan bahwa Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi 1 hingga 10, yakni Desil 1 untuk Kategori kemiskinan ekstrem.

- Advertisement -

Kemudian Desil 1 – 5 bagi kategori yang sangat membutuhkan intervensi bantuan (miskin/rentan). Sedangkan, Desil 6 – 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat mampu.

​”Status Desil ini penting agar kawan-kawan mendapatkan pengakuan dari negara. Semua layanan seperti KIS, SKTM, bansos beras, UHC, hingga beasiswa, semuanya sekarang mengacu pada data Desil,” tegasnya.

​Dalam kesempatan tersebut, dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi ini memberikan catatan keras kepada petugas sensus dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait proses verifikasi data di lapangan. Ia menilai sering terjadi ketidakakuratan yang merugikan warga.

​Ia mencontohkan kasus di mana seseorang memiliki rumah di atas tanah warisan seluas 200 meter, namun setelah dicek ternyata korban PHK yang tidak memiliki penghasilan.

​”Jangan sampai melihat rumah luas, langsung dianggap Desil 7 (mampu). Padahal itu tanah waris orang tuanya, sementara si anak baru saja di-PHK. Harusnya dia masuk Desil 5 agar anaknya bisa sekolah gratis dan dapat UHC,” ungkap politisi senior PAN tersebut.

​Hasbullah yang memgabdikan diri sebagai wakil rakyat sejak 1999 ini pun meminta agar petugas lapangan wajib melakukan kroscek ulang kepada RT dan RW sebelum menetapkan status ekonomi seseorang.

​”RT dan RW yang paling tahu siapa yang yatim, siapa yang miskin, dan siapa yang memang layak dibantu. Jangan sampai bantuan salah sasaran,” tambahnya.

​Hasbullah juga menyoroti kegaduhan yang sempat terjadi terkait layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Karena keterbatasan anggaran dan waktu, layanan kesehatan gratis yang tadinya dibuka untuk semua pemegang KTP, kini dibatasi hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Desil 1 sampai 5.

​”Kemarin sempat ramai karena banyak kartu KIS yang tiba-tiba non-aktif. Ini bukti bahwa data Desil sangat menentukan nasib layanan kesehatan warga,” terang Hasbullah.

Untuk itu, Hasbullah mengimbau bagi masyarakat yang merasa belum terdata atau status Desil-nya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini agar segera melakukan perbaikan data.

“Tentunya melalui mekanisme musyawarah kelurahan agar hak-hak sebagai warga negara tetap terpenuhi,” ucap Hasbullah.