Jabaran.id – Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengemukakan pandangannya yang kritis terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, sistem ini perlu diberhentikan sementara untuk dievaluasi karena beberapa alasan penting terkait infrastruktur dan pemerataan akses pendidikan.
Dalam pernyataannya, Bima Arya menyoroti ketidakmerataan infrastruktur sekolah sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan sistem zonasi. Ia menilai bahwa sistem ini tidak dapat berjalan lancar jika infrastruktur pendidikan belum merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Bagaimana mungkin zonasi bisa jalan, PPDB bisa lancar ketika infrastruktur sekolahnya tidak merata, dan banyak yang menceritakan pengalaman buruk dengan zonasi,” ujar Bima Arya.
Bima menambahkan, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, terdapat 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Hal ini menjadi alasan kuat baginya untuk menyarankan agar sistem zonasi dihentikan sementara hingga infrastruktur dan tenaga pengajar siap.
“Saya setuju zonasi ini dihentikan saja dulu sampai kita siap secara infrastruktur dan juga tenaga pengajarnya,” jelas Bima.
Sebagai calon pemimpin daerah, Bima Arya juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi. Ia berencana menawarkan solusi konkrit melalui program kerja yang akan diusulkan jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan jumlah beasiswa agar akses pendidikan tinggi lebih merata, mengingat biaya kuliah yang semakin mahal.
“Zonasi harus dievaluasi, infrastruktur pendidikan ditambah, dan beasiswa juga harus lebih banyak lagi. Kalau tidak, nanti hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar yang bisa melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Selain isu zonasi, Bima Arya juga mengkritik sistem pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat yang dinilainya belum berdampak signifikan terhadap prospek ekonomi daerah. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan SMK saat ini perlu dievaluasi dan diperbaiki agar lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi daerah di masa depan.
“SMK di Jawa Barat seharusnya bisa menunjang prospek ekonomi, seperti di sektor pariwisata, lingkungan, dan lainnya. Sejauh mana SMK itu bisa menyiapkan SDM yang unggul?” ungkap Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini berharap agar pemerintah daerah lebih serius dalam menangani permasalahan pendidikan, baik dari segi kebijakan maupun alokasi anggaran. Ia mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberian beasiswa di universitas-universitas terbaik di Jawa Barat.
“Saya rasa APBD bisa dialokasikan untuk beasiswa di universitas-universitas terbaik di Jabar,” tutupnya. (*)
