Jabaran.id – Pemerintah menargetkan program revitalisasi menjangkau 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026. Angka ini menandai percepatan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, sekaligus menegaskan komitmen nasional untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pembelajaran di seluruh wilayah tanah air.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya struktural untuk memastikan keadilan dalam layanan pendidikan. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa prioritas revitalisasi tahun 2026 difokuskan pada tiga kategori utama, yaitu sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kerusakan fisik berat.
“Kami berkomitmen revitalisasi ini terus kami laksanakan sampai seluruh pelosok tanah air,” ujar Mu’ti.
Menurut Mu’ti, revitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak berganda, baik terhadap kualitas proses belajar mengajar maupun terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar sekolah.
“Revitalisasi bukan hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan,” tegasnya.
Sebagai bukti nyata dampak ekonomi dari program tersebut, Mu’ti mengungkapkan data capaian tahun 2025. Pada periode tersebut, revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan mampu menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja. Penyerapan ini terjadi melalui skema swakelola yang secara khusus melibatkan tenaga kerja setempat dan mitra lokal, sehingga aliran uang bertahan di tingkat komunitas dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Dengan revitalisasi ini tentu kami berharap tidak hanya sekolah yang kita perbaiki, tapi juga kita berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan tentu kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air kita,” jelasnya.
Lebih jauh, Mu’ti menambahkan fakta penting bahwa program revitalisasi menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan akses pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mandat untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Menurutnya, tidak ada alasan apa pun yang boleh menghalangi seorang anak untuk belajar, baik karena keterbatasan ekonomi, kondisi intelektual, hambatan fisik, maupun lokasi geografis yang terpencil.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena memiliki kesulitan ekonomi, kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, atau berada di daerah yang terpencil,” tegas Mu’ti.
Untuk mewujudkan janji tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik sekolah. Mu’ti menjelaskan bahwa terdapat lima model layanan pendidikan yang terus diperkuat guna menjangkau daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit dan akses terbatas. Kelima model tersebut adalah pendidikan jarak jauh (PJJ), sekolah satu atap, sekolah terbuka berbasis komunitas belajar, pendidikan kesetaraan, serta kursus dan pelatihan.
“Berbagai model tersebut dirancang agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah,” ucapnya.
Mu’ti memaparkan bahwa pendidikan jarak jauh, misalnya, difokuskan untuk daerah kepulauan terpencil yang tidak memungkinkan kehadiran fisik guru setiap hari. Sementara sekolah satu atap ditujukan bagi daerah dengan jumlah populasi anak usia sekolah yang terbatas, sehingga beberapa jenjang pendidikan digabung dalam satu lokasi. Adapun sekolah terbuka berbasis komunitas belajar dirancang untuk masyarakat nomaden atau masyarakat adat yang berpindah-pindah lokasi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi solusi bagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi, sementara kursus dan pelatihan disediakan bagi remaja yang membutuhkan keterampilan vokasi cepat sebelum memasuki dunia kerja.
Menurut Mu’ti, kombinasi antara revitalisasi fisik sekolah dan diversifikasi model layanan pendidikan ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menutup kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau yang satu dengan lainnya. Ia berharap pada akhir tahun 2026, target 71.744 satuan pendidikan yang direvitalisasi dapat tercapai penuh dan berdampak langsung pada peningkatan partisipasi belajar anak-anak di daerah-daerah selama ini terpinggirkan. (*)
