Jabaran.id – Rencana gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, secara mendadak dibatalkan. Padahal, sebelumnya tim RK – Suswono telah mempersiapkan materi gugatan untuk menempuh jalur hukum terkait dugaan kecurangan dalam proses Pilkada.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Tim Sukses (Timses) RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, yang menjelaskan bahwa pembatalan langkah hukum tersebut sepenuhnya merupakan arahan dari pimpinan koalisi.
“Ya, pokoknya perintahnya demikian. Saya hanya menjalankan apa yang menjadi perintah atau instruksi dari pimpinan,” ujar Riza, tanpa mengungkapkan secara detail siapa sosok pimpinan yang dimaksud.
Sebelum keputusan ini diambil, tim hukum RK-Suswono diketahui telah mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan gugatan ke MK. Bahkan, pada Senin (9/12/2024), tim hukum sempat hadir di MK untuk berkonsultasi terkait pengajuan gugatan hasil Pilkada Jakarta. Materi gugatan ini mencakup dugaan kecurangan dalam proses pemilihan yang dianggap memengaruhi hasil akhir.
Salah satu anggota tim pemenangan, Ali Lubis, sebelumnya menegaskan komitmen untuk membawa sengketa Pilkada ini ke MK.
“Apa pun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi, kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Ali pada Sabtu (7/12/2024).
Namun, keputusan dari tingkat pimpinan koalisi membuat langkah tersebut dihentikan. Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa arahan ini datang dari pimpinan di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, tempat RK-Suswono bernaung.
“Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi, meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait Pilkada di DKI Jakarta,” jelas Riza.
Spekulasi di Balik Keputusan
Pembatalan gugatan ini memunculkan spekulasi di tengah publik. Beberapa pihak menduga keputusan tersebut diambil demi menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik berkepanjangan. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terkait alasan di balik arahan ini.
Meskipun gugatan batal diajukan, keputusan ini tetap menuai perhatian karena menunjukkan dinamika internal dalam koalisi. Ketua Timses RK-Suswono sendiri menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah sebagai bagian dari tim yang ditunjuk oleh koalisi.
“Saya ini hanya pelaksana. Jabatan sebagai ketua timses pun merupakan penunjukan dari pimpinan koalisi,” tambah Riza.
Dinamika Pilkada Jakarta 2024
Pilkada Jakarta 2024 menjadi salah satu ajang pemilihan kepala daerah yang paling disorot di Indonesia, dengan kompetisi ketat antara pasangan-pasangan calon. Rencana gugatan RK-Suswono sebelumnya dianggap sebagai upaya untuk memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Namun, pembatalan ini menunjukkan bahwa strategi politik sering kali melibatkan pertimbangan yang lebih kompleks di luar ranah hukum.
Keputusan ini menutup kemungkinan sengketa hukum terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, meskipun sebelumnya sempat menjadi wacana besar. Dengan demikian, fokus kini bergeser pada proses transisi pemerintahan di ibu kota, sekaligus menantikan langkah-langkah selanjutnya dari pasangan calon yang berlaga di Pilkada. (*)
