Jabaran.id – Masyarakat Jawa Barat menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang infrastruktur di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Sejumlah urusan wajib bidang infrastruktur yang dilakukan pemerintah provinsi mendapat tingkat kepuasan di atas 80 persen.
Hal itu diketahui dari hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa kinerja pemerintah provinsi dalam bidang infrastruktur mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat. Dibandingkan dengan hasil survei Mei 2024, tingkat kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur mengalami peningkatan signifikan.
“Dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah, evaluasi warga semakin positif dalam setiap bentuk. Terutama dalam peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur penghubung, penilaian positifnya meningkat 10 hingga 11 persen,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi salah satu indikator utama yang mendapat apresiasi masyarakat. Sebanyak 65,4 persen masyarakat menyatakan cukup puas terhadap program ini, sementara 20,5 persen lainnya mengaku sangat puas. Total kepuasan mencapai 85,9 persen.
Peningkatan jumlah jalan dan jembatan juga mendapat respons positif. Hasil survei mencatat 65,9 persen masyarakat cukup puas dan 18,5 persen sangat puas, dengan total kepuasan 84,4 persen.
Kepuasan masyarakat juga tampak dalam penyediaan jaringan listrik. Sebanyak 73,9 persen masyarakat cukup puas dan 18 persen sangat puas terhadap program ini, dengan total tingkat kepuasan mencapai 91,9 persen.
Penyediaan jaringan komunikasi juga mendapatkan apresiasi tinggi. Hasil survei menunjukkan 71,1 persen masyarakat cukup puas dan 18,4 persen sangat puas, dengan total kepuasan 89,5 persen.
Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dalam setahun terakhir juga memuaskan masyarakat. Sebanyak 60 persen masyarakat cukup puas dan 15,6 persen sangat puas terhadap program ini, dengan total kepuasan 75,6 persen.
Peningkatan infrastruktur ini tidak terlepas dari kebijakan strategis Gubernur Dedi Mulyadi yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengubah skema distribusi manfaat tambang dengan mewajibkan pajak tambang masuk 60 persen untuk pembangunan di wilayah tambang berada.
Di sektor lingkungan dan tata ruang, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengambil langkah tegas dengan menutup tambang bermasalah dan memberlakukan moratorium pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir. Kebijakan ini ditempuh untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mengendalikan alih fungsi lahan.
Pembangunan infrastruktur juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah provinsi gencar membangun dan merenovasi sekolah-sekolah rusak serta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa di Kabupaten Bandung Barat.
Meskipun capaian infrastruktur membanggakan, masih terdapat pekerjaan rumah di sektor ekonomi. Survei mencatat tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemprov di sektor ekonomi masih di bawah 60 persen. Pengentasan kemiskinan baru mencapai 51 persen, peningkatan kualitas tenaga kerja 58 persen, dan jaminan sosial bagi warga kurang mampu 60 persen.
Masyarakat Jawa Barat merasakan langsung dampak positif pembangunan infrastruktur ini. Jalan mulus, jembatan baru, irigasi baik, listrik stabil, dan jaringan komunikasi lancar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
Dengan dukungan masyarakat yang tinggi, pemerintah provinsi berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. (*)
