Jabaran.id – Memasuki satu tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerima berbagai apresiasi atas kinerja yang telah dijalankan. Dalam sebuah acara di lingkungan Polda Jawa Barat, pria yang akrab disapa KDM ini secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan memberi dukungan kepadanya selama periode pertama menjabat. Menurut KDM, berkat kerja sama yang solid dari berbagai elemen, terjadi banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, terutama dalam aspek keamanan dan ketertiban.
Ia mencontohkan beberapa capaian nyata yang dirasakan langsung oleh warga, di antaranya rasa aman di lingkungan masyarakat yang semakin meningkat. Ketertiban pun dinilai semakin baik, dan kondisi lalu lintas di berbagai ruas jalan kian tertata. Kondisi itu terwujud berkat respons cepat aparat kepolisian terhadap berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan. Oleh karena itu, atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, KDM mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah menciptakan kondisi di wilayah hukumnya semakin aman dan kondusif.
“Kasus pembunuhan terungkap dalam waktu satu hari. Kemudian premanisme dalam waktu sekejap ditahan, geng motor ditangani dengan baik. Saya ucapkan terima kasih,” ucap KDM dalam acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, Knalpot Nonstandar dan Penyerahan Pinjam Pakai Barang Bukti Ranmor, di Halaman Parkir Gedung Reskrim Polda Jawa Barat, Rabu (18/2/2026). Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum berjalan efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warga.
Tingginya apresiasi terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi ini sejalan dengan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia beberapa hari sebelumnya. Lembaga survei tersebut mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat mencapai angka 95,5 persen. Angka ini terdiri dari 35,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 59,7 persen cukup puas. Survei dilakukan pada periode 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen . Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa secara demografis, tingkat kepuasan tertinggi tercatat pada kelompok Gen Z dengan angka 98,1 persen, sementara berdasarkan pendidikan, lulusan SLTA menunjukkan kepuasan hingga 98,7 persen .
Ucapan terima kasih dari Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya ditujukan kepada jajaran kepolisian. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dinilai telah banyak berkontribusi kepada provinsi tersebut. Salah satu kontribusi nyata yang disebutkan adalah pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa yang akan dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi kalangan internal kejaksaan.
“Rumah Sakit ini bermanfaat, Pak. Warga saya lebih baik diperiksa di rumah sakit oleh dokter daripada diperiksa oleh jaksa Pak,” tambahnya dengan nada bercanda namun mengandung makna mendalam tentang pentingnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh warga. Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, KDM tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Jawa Barat serta jajaran atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjabat sebagai gubernur. Dukungan legislatif ini menjadi faktor penting dalam merealisasikan berbagai program pembangunan dan kebijakan strategis di Jawa Barat. Ia mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang diambil selalu mulus tanpa kritik, namun dukungan konsisten dari pimpinan DPRD sangat membantu kelancaran roda pemerintahan.
“Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, terima kasih dukungan terhadap gubernur. Bisa jadi langkah-langkah saya banyak kontroversinya, tapi Pak Ketua selalu konsisten memberikan dukungan,” kata KDM. Pengakuan ini menunjukkan dinamika politik yang sehat antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat, di mana perbedaan pandangan dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, sebelumnya juga merespons positif hasil survei kepuasan publik yang tinggi tersebut. Ia berharap angka tersebut dapat menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat .
KDM pun memberikan apresiasi kepada jajaran Kodam III Siliwangi, khususnya kepada Asisten Intelijen Kodam III Siliwangi. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program pembangunan di wilayah. Ia berharap agar Kodam III Siliwangi bisa menjadi mitra terbaik di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai aspek, mulai dari penanganan bencana hingga pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil.
Di luar acara tersebut, respons cepat Gubernur Dedi Mulyadi terhadap persoalan kemanusiaan juga patut dicatat. Baru-baru ini, ia menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menimpa 13 orang perempuan asal Jawa Barat di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para korban yang berasal dari Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta ini diduga menjadi korban perdagangan manusia dengan modus penawaran pekerjaan di tempat hiburan malam dengan iming-iming gaji tinggi .
Menanggapi hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat yang berencana mengunjungi langsung para korban di lokasi. Kepala Kanwil HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, dalam keterangan persnya di Bandung pada 18 Februari 2026 menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan segera berkunjung ke Kabupaten Sikka untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia para korban. “Kanwil HAM Jawa Barat telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersinergi menindaklanjuti kasus TPPO 13 perempuan Jawa Barat dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban,” ujar Hasbullah .
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri dengan tegas meminta agar kasus ini diproses hukum tanpa hambatan. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan para pihak yang diduga terlibat sebagai tersangka. “Para pihak yang diduga terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib. Perbuatan mereka menyebabkan korban mendapatkan pelecehan seksual, dipaksa bekerja dan upahnya sangat rendah,” ucapnya . Sikap tegas ini menunjukkan komitmennya dalam melindungi warga Jawa Barat di mana pun mereka berada.
Di tengah berbagai capaian dan apresiasi yang diterima, Dedi Mulyadi tetap menunjukkan sikap rendah hati. Menanggapi hasil survei kepuasan 95,5 persen, ia justru menyatakan bahwa dirinya merasa belum berbuat banyak bagi warga Jawa Barat. “Saya belum berbuat apa-apa bagi warga Jabar,” ungkapnya . Ia menilai angka yang ditunjukkan survei bukan semata-mata mencerminkan keberhasilan program pembangunan pemerintahannya, melainkan lebih kepada bentuk kecintaan warga Jawa Barat kepada dirinya secara personal. Menurutnya, masa satu tahun kepemimpinan masih jauh dari kata maksimal dan memerlukan kerja lebih keras ke depan.
Meski demikian, data survei menunjukkan bahwa warga merasa puas terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat dalam beberapa sektor utama. Profesor Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa warga merasa puas terkait penyediaan listrik, pendidikan, kesehatan, kualitas infrastruktur, dan peningkatan jumlah jalan. Pada sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan mencapai 80 hingga 90 persen . Dari 23 variabel kinerja yang diuji, semuanya mengalami kenaikan dibandingkan saat periode 100 hari pertama menjabat.
Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemprov di sektor ekonomi masih di bawah 60 persen. Bahkan, kinerja di sektor akses peningkatan modal masih di bawah 50 persen. Pengentasan kemiskinan baru mencapai 51 persen, peningkatan kualitas tenaga kerja 58 persen, dan jaminan sosial bagi warga kurang mampu 60 persen . Hal ini menjadi catatan penting bagi Dedi Mulyadi dan jajarannya untuk terus berbenah, terutama dalam mendorong roda perekonomian yang berpihak pada masyarakat kecil.
Pengamat dari Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menyoroti adanya ketimpangan angka kepuasan antara Gubernur Dedi Mulyadi dengan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang hanya mencapai 55 persen, serta dengan kinerja Pemprov Jawa Barat secara keseluruhan yang berada di angka rata-rata 71 persen. “Seharusnya kalau bicara evaluasi kinerja, Pemerintah Provinsi by sistem tidak bergantung pada personal,” ujar Firman, Selasa (17/2/2026) . Ia juga mengkritik bahwa beberapa program dan janji kampanye terkait perekonomian belum maksimal terealisasi, terutama dalam hal penurunan kemiskinan.
Menjelang akhir tahun 2025, Dedi Mulyadi sendiri pernah secara blak-blakan mengakui masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat. Dalam refleksi kinerja saat itu, ia menyoroti masih belum selesainya pembangunan infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta tingkat ekonomi yang belum sesuai dengan harapan. Ia juga menyoroti kondisi lingkungan Jawa Barat yang kian memprihatinkan dengan kerusakan alam dan potensi bencana yang mengancam . Pengakuan jujur ini justru mendapat apresiasi karena menunjukkan keberanian seorang pemimpin dalam melihat kekurangan di wilayahnya.
Berbagai kebijakan strategis pun telah diambil untuk menjawab persoalan tersebut. Di sektor lingkungan dan tata ruang, misalnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menutup tambang bermasalah dan memberlakukan moratorium pembangunan perumahan di kawasan rawan banjir. Kebijakan ini ditempuh untuk menghentikan kerusakan lingkungan, menekan ketimpangan di wilayah tambang, serta mengendalikan alih fungsi lahan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia . Ia juga mengubah skema distribusi manfaat tambang dengan mewajibkan pajak tambang masuk 60 persen untuk kepentingan pembangunan di wilayah tambang berada.
Di tengah berbagai tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah provinsi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Apresiasi yang disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi kepada Polda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, dan Kodam III Siliwangi menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor adalah kunci utama dalam membangun Jawa Barat yang lebih baik. Dengan dukungan masyarakat yang mencapai 95,5 persen, diharapkan berbagai program pembangunan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jawa Barat, dari mulai persoalan keamanan, penegakan hukum, hingga perlindungan bagi warga yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar daerah. (*)
