Jabaran.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat malam, 8 November 2024. Rapat ini menjadi momen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat APBD 2025 disepakati tiga minggu lebih awal dari batas akhir yang ditetapkan, yakni 30 November 2024.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, yang berhasil menyelesaikan pembahasan APBD sebelum tenggat waktu.
“Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memastikan anggaran pembangunan dapat segera diimplementasikan pada awal tahun 2025,” ujarnya.
Proses pembahasan APBD 2025 tidak berlangsung dengan mudah. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menjelaskan bahwa selama pembahasan, beberapa pos anggaran mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Awalnya, proyeksi pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp29,9 triliun, namun setelah pembahasan intensif, angka tersebut meningkat menjadi Rp30,99 triliun. Begitu pula dengan belanja daerah, yang naik dari Rp29,7 triliun menjadi Rp31,07 triliun.
“Proses ini cukup menantang, karena kita harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, setelah melalui diskusi yang panjang dan mendalam, kita berhasil mencapai kesepakatan yang optimal,” jelas Iswara.
APBD 2025 Jawa Barat memiliki struktur anggaran yang mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor vital, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berikut adalah rincian postur anggaran tersebut:
– Pendapatan Daerah: Rp30,99 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan daerah lainnya.
– Belanja Daerah: Rp31,07 triliun, yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer ke kabupaten/kota.
– Pembiayaan Daerah: Pemerintah menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp693,39 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diperkirakan mencapai Rp616,81 miliar, dengan saldo pembiayaan netto sebesar Rp76,58 miliar.
Dalam APBD 2025 ini, terdapat beberapa program prioritas yang dianggarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Beberapa program unggulan yang menjadi fokus alokasi anggaran antara lain:
1. Program Makan Siang Bergizi Gratis
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk menyediakan makan siang bergizi gratis bagi seluruh siswa di Jawa Barat. Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa, yang diharapkan berdampak positif pada kualitas pendidikan.
2. Alokasi Anggaran Pendidikan
Sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam APBD 2025 dengan alokasi sebesar 40,3% dari total anggaran, jauh di atas ketentuan minimal 20% yang diamanatkan undang-undang. Alokasi ini mencakup berbagai program peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta tunjangan kesejahteraan guru.
3. Peningkatan Layanan Kesehatan
Sebanyak 11,4% dari total anggaran dialokasikan untuk sektor kesehatan. Angka ini melebihi target awal sebesar 10% dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan dan program preventif di seluruh wilayah Jawa Barat.
4. Pembangunan Infrastruktur
Pemulihan ekonomi pasca-pandemi juga menjadi perhatian serius pemerintah. Fokus pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi, hingga pengembangan kawasan industri, akan didorong untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat sebagai provinsi unggulan di Indonesia.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan optimisme bahwa APBD 2025 ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program-program yang telah dianggarkan.
“Kami optimis bahwa dengan APBD ini, Jawa Barat akan terus bergerak maju dalam pembangunan yang berkelanjutan. Program-program yang dianggarkan sudah dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Bey.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel, sehingga manfaat dari APBD ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat.
Dengan disahkannya APBD 2025 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bey Machmudin bersama DPRD Jabar menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan di provinsi ini. APBD yang dirancang dengan baik ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di seluruh wilayah Jawa Barat, sekaligus menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan di masa depan. (*)
