Jabaran.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri yang akan mengemban tugas dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara tersebut menjadi langkah awal pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor di Indonesia, mengingat komposisinya yang lebih besar dan beragam dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya.
Salah satu hal yang mencolok dari Kabinet Merah Putih adalah jumlah nomenklatur yang lebih banyak dibandingkan dengan kabinet-kabinet terdahulu, termasuk Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode (2014–2024). Dalam kabinet baru ini, Prabowo memperkenalkan beberapa posisi baru yang tidak ada pada era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan fokus pada berbagai sektor penting untuk pembangunan bangsa.
Jumlah Menteri Koordinator Bertambah Signifikan
Salah satu perubahan besar dalam struktur Kabinet Merah Putih adalah bertambahnya jumlah Menteri Koordinator (Menko). Jika dalam pemerintahan Presiden Jokowi terdapat empat Menko yang memegang kendali koordinasi di sektor-sektor utama, Presiden Prabowo menambah jumlah Menko menjadi tujuh.
Posisi Menko yang baru ditambahkan mencakup bidang-bidang yang dianggap strategis dalam upaya mencapai visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Berikut adalah tujuh Menko yang ditunjuk oleh Prabowo dalam kabinetnya:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) : Bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan terkait keamanan nasional, stabilitas politik, dan pertahanan negara. Menko ini juga akan mengkoordinasikan berbagai lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum, serta upaya menjaga ketertiban umum.
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum) : Jabatan ini adalah nomenklatur baru yang menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebijakan imigrasi, dan sistem pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan fokus pemerintahan Prabowo dalam reformasi hukum yang lebih menyeluruh.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) : Memegang peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi nasional, termasuk perdagangan, investasi, keuangan, serta sektor industri dan pertanian. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) : Berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial.
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan : Jabatan ini baru dan dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Fokusnya adalah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Kementerian ini juga merupakan nomenklatur baru yang bertugas mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, pengembangan desa, dan program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan : Jabatan baru ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan nasional untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Menko Pangan akan mengawasi kebijakan terkait produksi pangan, distribusi, serta impor dan ekspor bahan pangan strategis.
Perbandingan dengan Kabinet Jokowi
Kabinet Merah Putih 2024–2029 yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran ini terlihat jauh lebih besar dari kabinet yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Selama 10 tahun masa jabatannya, Jokowi hanya memiliki empat Menteri Koordinator, yang bertugas dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kemaritiman dan investasi. Meskipun fokus pada efisiensi, pemerintahan Jokowi terlihat lebih terkonsentrasi pada penggabungan beberapa fungsi di bawah satu Menko.
Sebaliknya, dengan jumlah Menko yang meningkat di kabinet Prabowo, tampak jelas bahwa pemerintahan ini ingin memfokuskan koordinasi yang lebih spesifik di berbagai sektor penting, terutama di bidang hukum, infrastruktur, serta pangan dan pemberdayaan masyarakat. Penambahan posisi Menko diharapkan dapat membuat setiap sektor mendapatkan perhatian lebih besar dan penanganan yang lebih efisien.
Harapan dari Kabinet Baru
Dengan komposisi kabinet yang lebih besar dan penambahan sektor-sektor strategis, Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto memiliki tantangan besar untuk memenuhi ekspektasi publik. Sektor-sektor seperti infrastruktur, ketahanan pangan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program nasional.
“Saya berharap semua menteri dan pejabat yang telah dilantik hari ini dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya usai pelantikan.
Dengan struktur kabinet yang baru dan lebih beragam, harapan besar masyarakat Indonesia kini tertuju pada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (*)